Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, isu keamanan maritim menjadi salah satu perhatian utama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Keberadaan laut yang luas dan berbagai pulau yang tersebar membuat penguatan keamanan maritim menjadi sangat vital. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Harus Pratamura, saat menghadiri peresmian Markas Komando (Mako) Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur di Jembatan IV, Pulau Setokok, Barelang, Kota Batam, pada Kamis, 23 April 2026. Nyanyang menekankan bahwa penguatan sistem keamanan maritim nasional harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan wilayah dan perlindungan terhadap sumber daya laut yang ada.
Pentingnya Keamanan Maritim di Kepulauan Riau
Saat memberikan sambutan, Wagub Nyanyang mengungkapkan bahwa posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan hingga 98 persen menjadikannya sebagai pintu gerbang utara NKRI. Provinsi ini memiliki 2.028 pulau, di mana 22 di antaranya termasuk pulau terdepan. Keberadaan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti pelanggaran wilayah, illegal fishing, dan penyelundupan.
Dalam konteks ini, penguatan keamanan maritim menjadi sangat penting. Nyanyang menjelaskan bahwa meskipun posisi strategis ini memberikan peluang ekonomi yang besar, berbagai ancaman keamanan dapat merugikan perekonomian dan ketahanan wilayah. Oleh karena itu, penguatan keamanan maritim harus dilakukan dengan serius untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Kehadiran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, menurut Nyanyang, merupakan langkah krusial dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim. Bakamla diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut.
“Pembangunan Mako Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur ini adalah langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur keamanan maritim nasional,” ujar Nyanyang. Fasilitas baru ini diharapkan menjadi pusat komando dan pengendalian operasi serta koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.
Harapan untuk Respons yang Lebih Cepat
Dengan adanya Mako ini, Wagub Nyanyang optimis bahwa respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan laut akan lebih cepat, tepat, dan terukur. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Kepulauan Riau sebagai wilayah yang rentan terhadap berbagai ancaman di laut.
Dalam kesempatan yang sama, Nyanyang juga membahas beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Salah satunya adalah memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta memberikan insentif kepada personel TNI-Polri yang bertugas di pulau-pulau terluar sejak tahun 2024.
Apresiasi untuk Kolaborasi
Wagub Kepri juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, beserta rombongan. Ia menyatakan bahwa kolaborasi yang terjalin antara Pemprov Kepri dan Bakamla Zona Barat telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 tercatat mencapai 6,94 persen, yang menjadi yang tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional. Ini menunjukkan bahwa penguatan keamanan maritim berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi wilayah,” jelasnya.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat
Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, IKUB mencapai 83,68 poin, naik dari 82,21 poin di tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa stabilitas keamanan yang terjaga turut berkontribusi pada harmonisasi sosial dan peningkatan kepercayaan investasi.
“Capaian ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan yang terjaga dapat mendorong peningkatan investasi, kelancaran arus logistik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir,” tambahnya.
Komitmen untuk Kedaulatan Maritim
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur Nyanyang mengucapkan selamat atas peresmian Mako Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bakamla RI atas komitmen mereka dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. “Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan laut Indonesia yang aman, berdaulat, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Acara Peresmian yang Khidmat
Kegiatan peresmian Mako ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, unsur TNI/Polri, serta tamu undangan lainnya. Acara berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan peninjauan fasilitas kantor oleh para undangan. Ini menjadi momen penting dalam menegaskan komitmen pemerintah daerah dan pusat terhadap penguatan keamanan maritim, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian di Kepulauan Riau.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, diharapkan penguatan keamanan maritim akan terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi keberlanjutan wilayah. Keamanan laut yang terjaga tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan.
